(15/06) Online Course Environment, Development, and Governance in Indonesia: Theories, Issues, and Trends telah mencapai pertemuan terakhir. Berbeda dari webinar sebelumnya yang diwarnai oleh akademisi dan peneliti, sesi kali mengundang dua praktisi conflict and resolution di bidang lingkungan yaitu Arief Wicaksono dan Ilya Moeliono. Kedua invited speaker tersebut merupakan Director serta Senior Advisor dari Conflict Resolution Unit (CRU) dengan pengalaman di bidang lingkungan
Oleh : Agung Nugraha (Direktur Eksekutif Wana Aksara Institute)
Belakangan ini media ramai memberitakan. Pun berita di berbagai media sosial. Informasi yang sama menjadi pembicaraan hangat. Trending topic. Adalah pemberian gelar Profesor Kehormatan. Gelar Guru Besar tidak tetap yang disematkan civitas akademika Universitas Pertahanan (Unhan).
Pemberian gelar Profesor Kehormatan sesungguhnya merupakan sebuah hal biasa. Seluruhnya memiliki prinsip legalitas. Juga prosedur standar. Menjadi luar biasa,
(07/06) Sebijak Institute UGM, Forest and Society Research Group Unhas, Dala Institute, dan American Institute for Indonesian Studies (AIFIS) kembali mengadakan kegiatan kolaborasi berbentuk webinar pada Senin, 7 Juni 2021. Webinar tersebut merupakan pertemuan ke-15 dari Online Course Environment, Development, and Governance in Indonesia: Theories, Issues, and Trends. Menghadirkan Carol J. Pierce Colfer, Ph.D. sebagai invited speaker, pertemuan ini membawa tajuk “Intersectionality:
(31/05) Prof. Dr. Nancy Lee Peluso dari University of California, Berkeley menjadi pembicara dalam lanjutan acara Online Course Environment, Development, and Governance in Indonesia: Theories, Issues, and Trends. Kegiatan kolaborasi Sebijak Institute UGM, Forest and Society Research Group Unhas, Dala Institute, dan American Institute for Indonesian Studies (AIFIS) ini telah mencapai pertemuan ke-14. Dimoderatori oleh Micah R. Fisher, Ph.D., Prof. Nancy membawakan materi berjudul “Multi-scalar
oleh Diah Suradiredja – Pemerhati Kehutanan
(Ketua Harian Dewan Kehutanan Nasional Periode 2006 -2012)
Perkembangan sejarah tentang Perhutanan Sosial, diawali dengan catatan adanya perubahan paradigma pengelolaan hutan dari pengelolaan hutan oleh negara (forest management by state) ke arah pengelolaan hutan bersama masyarakat, yaitu pengelolaan hutan yang harus melibatkan dan mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Pemerintah sejak Tahun 2004 mendefinisikan bahwa Pengelolaan Hutan
Oleh: Ir. Darori Wonodipuro, MM (Anggota Komisi IV DPR RI)
Sungguh sangat patut diapresiasi. Setelah hampir empat dekade akhirnya aktualisasi konsep perhutanan sosial benar-benar menjadi “jangkar” pembangunan kehutanan nasional. Ya, hari ini hutan untuk rakyat atau “Forest for People” yang diusung sebagai tema Konggres Kehutanan Dunia ke-8 tahun 1978 lalu di Jakarta tidak lagi hanya menjadi jargon. Tak semata – mata menjelma sebagai slogan kosong. Secara formal perhutanan sosial
(24/05) Sebijak Institute UGM, Forest and Society Research Group Unhas, Dala Institute, dan American Institute for Indonesian Studies (AIFIS) pada Senin lalu kembali melanjutkan kolaborasinya yang sempat diselingi oleh periode Hari Raya Idulfitri 1442 H. Online Course Environment, Development, and Governance in Indonesia: Theories, Issues, and Trends ini sudah menginjak pertemuan ke-13. Menghadirkan Prof. Dr. Yeon-Su Kim, Ph.D. dari Northern Arizona University sebagai speaker, pertemuan
Buku Semburat Cahaya Istimewa: Inovasi dan Kreasi Kelola Hutan KPH Yogyakarta ini disusun dari bagian dari studi “Peningkatan Efektifitas Model Tata Kelola dalam Upaya Mendukung Pengelolaan Hutan Bekelanjutan dengan Menggunakan Studi Kasus Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta”. Buku ini ditujukan untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian tersebut dalam rangka memformulasikan rekomendasi untuk penyusunan kelembagaan kehutanan yang tangguh di tingkat tapak. Kegiatan penelitian tersebut
Oleh: Agung Nugraha (Direktur Eksekutif Wana Aksara Institute)
Tak pernah terbayangkan. Perum Perhutani yang selama ini dikenal kokoh kuat, menjadi kebanggaan rimbawan, kini menghadapi prahara. Bukan hanya akan merubah proses bisnisnya. Perubahan politik dan kebijakan itu bahkan diprediksi akan berdampak terhadap keberlanjutan operasionalnya. Termasuk masa depan SDM rimbawannya.
Adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kini menjadi payung hukum berbagai sektor usaha.
oleh: Dr. Untung Iskandar (Praktisi Rimbawan, eks Dirjen Kementerian Kehutanan)
Pendahuluan
Artikel ini mengemukakan berita tentang intervensi kebijakan kelola hutan tropika di lapangan oleh negara-negara bukan pemilik hutan tropika. Berita-berita ini menggembirakan untuk para praktisi cegah-deforestasi dan perlindungan hutan oleh pemilik hutan tropika. Praktisi cegah–deforestasi berusaha mencegah deforestasi dan bila deforestasi sudah terjadi akan berusaha
