Salah satu kandidat doktor dari Sebijak Institute, Dwi Laraswati (Laras), akan mengikuti program Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (PKPI)/Sandwich-like dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Program ini ditujukan bagi penerima beasiswa Program Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU) untuk meningkatkan wawasan dalam menulis publikasi ilmiah berreputasi internasional bersama institusi mitra luar negeri. Laras memilih Georg-August-Universität Göttingen (Jerman) sebagai
Wachjono, Master Asesor BNSP, Anggota DPP Masyarakat Standar (Mastan), Asesor SDM
— Tulisan ini bukan berarti saya orang kampus dan/atau orang yang memahami tentang detail regulasi dan sistem dalam penyelenggaraan pada perguruan tinggi di Indonesia. Berawal dari membaca beberapa pasal dari WA grup Permenristekdikti no 59 tahun 2018 tentang ijasah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi, yang dikirim oleh kawan, saya jadi teringat
(26/09/2019) Pada tanggal 26 September yang lalu, Center of International Forestry Research (CIFOR) menyelenggarakan Policy Dialogue yang berjudul “Toward Sustainable Palm Oil in Indonesia: Reconciling Economic Development and Forest Conservation”.
Policy Dialogue ini diselenggarakan di hotel Js. Luwansa Jakarta, dihadiri dari beberapa pejabat teras pemerintah (Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian), LSM (Walhi dan KEHATI), Serikat
Dr. Ir. Bambang Hendroyono MM – Sekretaris Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
— Indonesia adalah zamrud khatulistiwa. Sebuah negeri kepulauan dengan kelimpahan sumberdaya alam yang terdiri atas 17.504 buah pulau besar dan kecil. Indonesia merupakan pemilik hutan tropis terbesar ketiga dunia dengan potensi megabiodiversity-nya. Indonesia juga dikenal sebagai negara besar, berpenduduk terbesar keempat dunia dengan keberagaman sosial budaya komunitas. Indonesia memiliki
Diah Y. Suradiredja – Ketua Harian Dewan Kehutanan Nasional, Periode 2006 – 2012
— Dalam minggu ini, publik terutama pemerhati lingkungan dikagetkan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution yang mengungkapkan beberapa pengusaha mebel kayu dan rotan mengusulkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) tidak diberlakukan untuk produk yang akan diekspor ke negara
Sebijak Institute telah mempublikasikan hasil penelitian yang mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum merupakan kunci penting dalam mengurangi deforestasi. Penelitian ini menelaah bagaimana kebijakan penegakan hukum di dua negara tropis yaitu, Brazil dan Indonesia dan menggali pelajaran apa yang dapat diambil dari kedua negara tersebut.
Berdasar hasil penelitian Brazil memiliki efektivitas penegakan hukum yang lebih baik dan terpusat antara lain dengan mengintegrasikan penggunaan citra remote
Agung Nugraha – Direktur Eksekutif Wana Aksara
— Jagat politik nasional kembali heboh di minggu ketiga bulan September 2019. Adalah cover sebuah majalah berita mingguan yang mengundang pro – kontra. Di satu pihak, sampul itu dinilai wajar sebagai sebuah produk jurnalistik bernilai seni yang diakui dan dilindungi undang-undang. Sementara di kubu sebaliknya, tak kalah garang. Menyatakan bahwa cover itu refleksi penghinaan atas simbol negara : Presiden RI. Yang substansinya juga
Tafakur bersandar di batu sayup-sayup terdengar suara “Syekh Abdul Rahim bergantilah menjadi Abdul Hamid dan kurang tiga tahun lagi rusaknya Negeri Yogyakarta. Sudah takdir Allah mulai hancurnya tanah Jawa, kurang tiga tahun lagi dan sengsara kemudian. Kuberi pertanda, sudah menjadi jalan hidupmu Abdul Hamid, panah Sarutama ini bawalah.”
(Babad Dipanegara, Pupuh XIV Sinom No. 78 & 79)
Demikianlah petunjuk yang diterima oleh Abdul Rahim (nama samaran Pangeran Diponegoro) dalam pengembaraan
Wachjono – Wakil Ketua Pelaksana LSP Rimbawan Indonesia (LSP-RINO)
— Ada pertanyaan dari beberapa kawan Insinyur Kehutanan dan para sarjana kehutanan mengenai perlukah ada sertifikasi profesi. Maka jawabannya bisa ya dan bisa juga tidak perlu, karena sertifikasi pada dasarnya ada 3 kategori yaitu: sukarela, disarankan (recommended) dan wajib (mandatory).
Sertifikasi insinyur, termasuk sarjana kehutanan telah diatur oleh UU nomor 11 tahun 2014 dan PP nomor 25 tahun 2019. Sesuai UU 11
Menyikapi perilaku ekstraksi ugal-ugalan yang dilakukan pemegang Hak Pengusahaan Hutan/ HPH (saat ini, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/ IUPHHK) tanpa upaya konkrit untuk mengembalikan kualitas tegakan, pada tahun 1980 Presiden mengeluarkan Keputusan No. 35 tentang Dana Jaminan Reboisasi (DJR).
DJR dipatok sebesar 4 USD/ m3 kayu yang diproduksi. Dana ini dikelola oleh Menteri Pertanian (saat ini kehutanan bagian dari pertanian). Dana akan dikembalikan apabila pemegang HPH telah melaksanakan
