Oleh: Ir. Darori Wonodipuro, MM (Anggota Komisi IV DPR RI)
Sungguh sangat patut diapresiasi. Setelah hampir empat dekade akhirnya aktualisasi konsep perhutanan sosial benar-benar menjadi “jangkar” pembangunan kehutanan nasional. Ya, hari ini hutan untuk rakyat atau “Forest for People” yang diusung sebagai tema Konggres Kehutanan Dunia ke-8 tahun 1978 lalu di Jakarta tidak lagi hanya menjadi jargon. Tak semata – mata menjelma sebagai slogan kosong. Secara formal perhutanan sosial
(24/05) Sebijak Institute UGM, Forest and Society Research Group Unhas, Dala Institute, dan American Institute for Indonesian Studies (AIFIS) pada Senin lalu kembali melanjutkan kolaborasinya yang sempat diselingi oleh periode Hari Raya Idulfitri 1442 H. Online Course Environment, Development, and Governance in Indonesia: Theories, Issues, and Trends ini sudah menginjak pertemuan ke-13. Menghadirkan Prof. Dr. Yeon-Su Kim, Ph.D. dari Northern Arizona University sebagai speaker, pertemuan
Buku Semburat Cahaya Istimewa: Inovasi dan Kreasi Kelola Hutan KPH Yogyakarta ini disusun dari bagian dari studi “Peningkatan Efektifitas Model Tata Kelola dalam Upaya Mendukung Pengelolaan Hutan Bekelanjutan dengan Menggunakan Studi Kasus Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta”. Buku ini ditujukan untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian tersebut dalam rangka memformulasikan rekomendasi untuk penyusunan kelembagaan kehutanan yang tangguh di tingkat tapak. Kegiatan penelitian tersebut
Oleh: Agung Nugraha (Direktur Eksekutif Wana Aksara Institute)
Tak pernah terbayangkan. Perum Perhutani yang selama ini dikenal kokoh kuat, menjadi kebanggaan rimbawan, kini menghadapi prahara. Bukan hanya akan merubah proses bisnisnya. Perubahan politik dan kebijakan itu bahkan diprediksi akan berdampak terhadap keberlanjutan operasionalnya. Termasuk masa depan SDM rimbawannya.
Adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kini menjadi payung hukum berbagai sektor usaha.
oleh: Dr. Untung Iskandar (Praktisi Rimbawan, eks Dirjen Kementerian Kehutanan)
Pendahuluan
Artikel ini mengemukakan berita tentang intervensi kebijakan kelola hutan tropika di lapangan oleh negara-negara bukan pemilik hutan tropika. Berita-berita ini menggembirakan untuk para praktisi cegah-deforestasi dan perlindungan hutan oleh pemilik hutan tropika. Praktisi cegah–deforestasi berusaha mencegah deforestasi dan bila deforestasi sudah terjadi akan berusaha
Oleh: Agung Nugraha (Direktur Eksekutif Wana Aksara Institute)
Perpres itu akhirnya terbit juga. Mengakhiri bisik – bisik beberapa bulan terakhir. Sekaligus memastikan rumor yang selama ini beredar. Adalah Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden itu dipastikan akan mengintegrasikan seluruh lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi. Dibawah kewenangan
(03/05) Pertemuan keduabelas dari Online Course Environment, Development, and Governance in Indonesia: Theories, Issues, and Trends telah terselenggara pada Senin, 3 Mei 2021. Online Course ini merupakan kerja sama Sebijak Institute UGM, Forest and Society Research Group Unhas, Dala Institute, dan American Institute for Indonesian Studies (AIFIS). Christian Lund, Ph.D. dari University of Copenhagen menjadi invited speaker untuk membahas tajuk “Land Rights and Dispossession in
(30/04) Sebijak Institute UGM dan Forest and Society Research Group Unhas bekerja sama dengan American Institute for Indonesian Studies (AIFIS) kembali menyelenggarakan Webinar Series pada Jumat, 30 April 2021. Dalam Webinar Series edisi kedua ini, Dr. Cynthia Fowler mempresentasikan materi bertajuk “Fire Otherwise: Lifeways Enhancing Fire Management in a Changing World”. Wanita yang kerap dipanggil sebagai Dr. Cissy ini merupakan Chair of the Department of Sociology and Anthropology
Oleh: Agung Nugraha (Direktur Eksekutif Wana Aksara Institute)
Dalam sebuah perbincangan, beberapa remaja dan mahasiswa –pasca sarjana- bertanya kritis. Sangat serius. Mengapa Pemerintah berkomitmen rendah atas keselamatan generasi mendatang. Seraya menggugat, para pemuda itu melanjutkan. Bukannya melindungi ekosistem dari bahaya ancaman beragam bencana. Sebaliknya. Pemerintah justru abai atas keberlanjutan ekosistem bumi. Sang remaja dan mahasiswa bahkan menghujat KLHK. Termasuk mengecam
Pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal merupakan salah satu penyebab utama kerusakan hutan di banyak negara, termasuk Indonesia. Banyak studi mengindikasikan skala illegal logging di Indonesia yang sanat tinggi, dan secara umum menyatakan bahwa volume produksi kayu ilegal melampaui tingkat produksi berkelanjutan.
Dalam dua dekade terakhir, muncul seruan dunia internasional dan dukungan untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Pada tahun 2003, Uni Eropa (UE) meluncurkan
