Sebijak Institute proudly presents:
“SEBIJAK INSTITUTE LECTURE SERIES”
on this November 2020
19 Nov 2020 :
Contribution of forestry sector in achieving emission reduction targets
24 Nov 2020 :
Contribution of mangrove in achieving emission reduction targets
27 Nov 2020 :
Indonesia’s government policies toward pursuing food security goals
See you in zoom class!
#SebijakInstitute
#Goodscience
#for
#Goodpolicy
(8/10) Pusat Kajian Sejarah dan Kebijakan Kehutanan (Sebijak Institute) Fakultas Kehutanan UGM melaksanakan kegiatan Talkshow dalam rangkaian kegiatan Dies Natalies Fakultas Kehutanan UGM yang ke-57. Kegiatan talkshow ini dilaksanakan pada Hari Kamis, 8 Oktober 2020 dengan judul tema “Politik Perdagangan Internasional: Pangan, Pasar dan Hutan?”.
Kegiatan talkshow ini dibuka oleh sambutan dari Wakil Bidang Kerjasama dan Alumni Fakultas Kehutanan UGM, Dr. rer. Silv. Muhammad Ali Imron, S.Hut.,
Politik Perdagangan Internasional : Pangan, Pasar dan Hutan?
Pembicara:
Irfan Bakhtiar, S.Hut., M.Si. (Director of SPOS Indonesia Program, Yayasan Kehati)
Prof. Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut., M.For. (Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM, Ketua Sebijak Institute)
Moderator:
Dr. Hero Marhaento, S.Hut., M.Si. (Ketua Tim Strategi Jangka Benah Fakultas Kehutanan UGM)
Webinar Seri #5 akan dilaksanakan pada :
Kamis, 8 Oktober 2020
Pukul: 09.00-11.00 WIB
Zoom
Live Youtube, Channel : Kehutanan UGM
Peserta dapat mendaftar melalui tautan berikut ini:
http://ugm.id/webinardiesfkt5
Fasilitas :
-E-sertifikat
-Materi paparan* (*dengan persetujuan narasumber)
*Pendaftaran ditutup H-1 atau setelah kuota terpenuhi
Link ke zoom diberikan ke email pendaftar pada H-1
Narahubung :
0818 0907 0127 (Andita Aulia Pratama, S.Hut., M.Sc.)
Pertemuan ini secara resmi dibuka oleh Ketua Sebijak Institute, Prof. Dr. Ahmad Maryudi dan diikuti lebih dari 30 peserta dengan berbagai latar belakang ilmu dan instansi. Pada pelatihan ini, peserta diharapkan dapat mengasah kemampuan menulis populer yang terstruktur, sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca secara umum.
Selama pertemuan virtual, topik bahasan menitikberatkan pada esensi kepenulisan populer yaitu hadir sebagai upaya memanfaatkan momentum dari isu saat ini (current issue), isu yang sedang hangat diperbincangkan (hot issue), dan isu yang sedang berkembang (running issue). Dengan tetap didasarkan pada logika berpikir yang sistematis, logis,dan berdasarkan data. Sehingga, tulisan yang dihasilkan memberikan perspektif baru kepada pembaca.
Selain itu, dipaparkan pula kaidah dasar tulisan populer yang meliputi; pesan menarik perhatian pembaca, bersifat persuasif, bahasa bersifat umum, gaya penulisan tidak baku, kalimat aktif, dan pemaparan berbentuk narasi. Secara implisit, mengandung pesan penulis agar pembaca melakukan tindakan tetentu.
Dalam akhir diskusi, dipilih 15 peserta terbaik untuk dapat mengikuti pelatihan kepenulisan populer #2 secara intensif bersama dengan Dr. Raja Napitupulu. Kelanjutan dari upgrading skill ini akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus mendatang.
Penulis: Tim Sebijak Institute
Sebijak Institute proudly presents:
“Upgrading Skill with Sebijak Institute #1”, our focus here to enhance writing skills for popular writing.
We will learn from:
Dr. Raja Napitupulu (a Journalist) on 6th and 13th August 2020.
What will you get :
•E-certificate
•Popular writing skill
•Networking
•Webinar/online class (in Bahasa Indonesia)
•Free entrance
This is limited seat. If you’re interested, kindly register here: https://bit.ly/32APxmG (link on bio).
Closed registration on 4th August 2020.
if you have any question, just contact us:
Laras (085878998072)
See you in zoom class ya!
#SebijakInstitute
#Goodscience
#for
#Goodpolicy
Selama 2 hari pada tanggal 23 -24 Juli 2020 melalui video conference, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Keuangan (Bea Cukai) dan berbagai instansi melaksanakan pertemuan nasional untuk mempersiapkan The Asia-Pasific Timber Regulation Enforcement Exchange (TREE) 2020. Agenda TREE yang ketiga ini diinisiasi oleh Forest Trends dan Institute for Global Environmental Strategies (IGES) dan akan dilaksanakan pada 27-29 Juli 2020 di Jepang, Indonesia dalam agenda ini didaulat menjadi satu dari lima negara delegasi bersama China, Korea Selatan, Jepang dan Thailand.
Pertemuan ini secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, KLHK, Dr. Ir. Rufi’I, M.Sc. dan Ketua Pelaksana Multi-stakeholder Forestry Programme empat (MFP 4) Dr. Tri Nugroho. Pada pertemuan TREE kali ini, pertemuan membahas pentingnya pengaturan regulasi antar negara terkait kontrol impor kayu dari negara high risk terutama dari Afrika.
Lebih lanjut, Rufi’i dan Tri Nugroho menegaskan kembali komitmen Bangsa Indonesia untuk memperkuat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia melalui kerjasama bilateral dengan negara pemasok. Selain itu juga persiapan agenda TREE tingkat Asia-Pasifik dapat dijadikan sebagai wadah berbagai berbagai stakeholder nasional untuk saling bekerjasama penguatan sistem regulasi dan integrasi antar sektor kementerian guna memperjelas jalur impor kayu yang masuk ke Indonesia.
Selama dua hari pertemuan virtual, topik bahasan terbagi dalam tiga sesi yaitu Supply chain document: fraud and verification tools, Science-led enforcement: capacity and methods or timber testing, dan Due Diligence in sourcing, Africa Focus: Mozambique & Nigeria. Sesi pertama difasilitatori oleh Ketua Pusat Studi Kebijakan dan Sejarah Kehutanan (Sebijak Institute) Fakultas Kehutanan UGM, Prof. Dr. Ahmad Maryudi dengan narasumber Ir. Sigit Pramono, M. Sc selaku Kasubdit Notifikasi Ekspor Impor Produk Industri Kehutanan KLHK, serta Kepala Seksi Tertib Peredaran Kayu Peredaran Hasil Hutan Wilayah II Frida Yulianti, S.Hut, M.Si. Sesi ini memberikan informasi bahwa legalitas merupakan persyaratan utama dalam proses impor kayu ke Indonesia. Indonesia mengakui ada lima bukti legalitas yang diakui yang terdiri dari FLEGT License, MRA (Mutual Recoqnition Agreement), CSG (Country Specific Guidelines), 3th Party certification, dan letter of authority.
Sesi kedua difasilitasi oleh Ir. Sigit Pramono, M.Sc. dengan Dr. Ratih Damayanti mewakili Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan – Badan Litbang dan Inovasi – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta perwakilan dari Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Ditjen PHLHK. Sesi ini memiliki pokok bahasan mengenai pengembangan sistem alat identifikasi kayu otomatis (AIKO) buatan Indonesia yang sudah dikembangkan sejak tahun 2006 untuk pengujian kayu secara cepat dan akurat dan sudah berbasis via aplikasi yang sudah dapat diinstall di smartphone.
Selanjutnya sesi ketiga membahas pokok bahasan uji tuntas yang ada di Indonesia yang dipandu oleh Dr. Rahmanta Setiahadi, Senior Advisor output MFP 3 dengan narasumber yaitu Oki Hadiyati, S.Hut, M.Si sebagai Kepala seksi lisensi ekspor dan impor, Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) KLHK dan Kasubdit Direktorat Impor Kementerian Perdagangan. Dalam sesi ini membahas detail tentang jumlah realisasi impor kayu serta proses due diligence impor yang ada di Indonesia.
Dalam sesi akhir diskusi nasional ini, ditunjuk ketua delegasi nasional yang mewakili Indonesia di Agenda TREE Regional Asia Pasifik yaitu Prof. Dr. Ahmad Maryudi bersama dengan Dr. Ratih Damayanti dan Ir. Sigit Pramono, M.Sc. yang akan dilaksanakan melalui video conference 27-29 Juli 2020.
Penulis: Tim Sebijak Institute
Sebijak Institute conducted a rapid (4-day) online survey between 21 and 23 April 2020, to various forest industries from both upstream and downstream levels (including exporters), to obtain first-hand information on how the regulation may affect their operations. The survey focused on how the legality policy have impacted them and their general positions and views changes in the exports provisions.
The study obtained 151 responses, both exporters and non-exporters, and members and non-members of associations. Only 10 participants decided not to complete the survey (Figure 1). Most of the survey participants (88%) declared to be engaged in exports of forest products. Approximately 90% of the participants indicated that they have been committed in the forest business more than 5 years (41% even more than 20 years). A third of the survey participants claimed as members of HIMKI. Most of them only run a single type of core business; only 12 indicating to have more than one. 50% of the participated categorised themselves as SMEs producing furniture.
Considering the survey size, it is by no means that the survey portrays the views of Indonesia’s forest industries. Nonetheless, the results remain valuable to illustrate what may potentially happen on the ground. The rapid survey indicates the supporting position to SVLK implementation. Approximately two-thirds of the survey participants were confident that legality verification positively impacts their business and sales to key markets (Figure 2a, 2b). Regarding the proposed regulatory change of the removal of legality from export requirements (Permendag 15/ 2020), they also anticipated negative impacts (Figure 2c, 2d).
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia recently issued Minister of Trade Regulation (Permendag) No. 15/2020, regarding provisions for forest product exports. This new regulation stipulates that V-Legal checks, which verify the legality of all timber products, are no longer required for exports. By removing timber legality verification requirements, the regulation aims to streamline the export process for forest products and thereby boost trade. However, there is considerable risk that this change would instead lead to the opposite of the desired impact.
Permendag 15/2020 risks diminishing Indonesian timber export performance, which has benefited from consistent growth since V-Legal requirements were put in place. Permendag 15/2020 will likely be considered a breach of the Voluntary Partnership Agreement for Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT-VPA) that Indonesia has signed with the European Union (EU). This brings the risk of trade suspensions or costly due diligence processes because timber products from Indonesia will no longer be eligible for FLEGT Licenses.
In Article 10 of the FLEGT-VPA, Indonesia and the EU agreed on the implementation of a timber legality assurance system covering both Indonesia’s domestic timber market and all international exports. By violating this internationally-recognised agreement, negative perceptions of Indonesia will likely emerge across many key markets for tropical timber, where demands for legality verification have become increasingly important: the United States, South Korea, Australia, Japan and, soon, China. Indonesia is at risk of losing its export markets for tropical timber, and lagging even further behind its competitors.
Therefore, the Ministry of Trade should postpone and revise Permendag 15/2020. The revised regulation should be reissued alongside a complementary Regulation of the Minister of Environment and Forestry, which would maintain V-Legal requirements for forest product exports. At the same time, the mechanisms and procedures of the Timber Legality Assurance System (SVLK) should be improved, by streamlining processes for low-risk timber sourced from community forests and timber plantations, as well as for certain industries procuring supplies from such low-risk sources
Policy Brief- Safeguarding Indonesia’s Forest Product Exports – English
Saat ini bumi yang kita tinggali sedang tidak baik-baik saja. Sejak dimulainya penggunaan bahan bakar fosil secara masif pada abad ke-19, iklim di bumi menjadi sangat menghawatirkan. Gas-gas rumah kaca yang dihasilkan menyebabkan ozon berlubang dan memerangkap panas matahari di Bumi. Hutan yang berperan menyerap emisi gas rumah kaca di atmosfer justru mengalami kerusakan. Sejak 2011, Indonesia tergabung dalam REDD+ yang menjadi wadah bagi negara-negara di dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Namun, hingga kini, Indonesia masih mengalami permasalahan kehutanan, seperti kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun. Terlebih lagi, hal ini akan sangat menarik untuk dikaji secara akademis.
Untuk membahas hal diatas lebih lanjut, mari hadir dalam Foreign Policy Talk dan Focus Group Discussion (FGD) dengan narasumber sebagai berikut:
Acara akan dilaksanakan pada:
: Kamis, 12 Maret 2020
: 9.00 – selesai
: Theater Pasca Sarjana lt.4 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
: Certificate + Lunch
: HTM 20.000
Kegiatan ini terbuka untuk umum dengan melalukan registrasi melalui link bit.ly/fptalk3
Informasi lebih lanjut:
Andi (082254404278)
Kami tunggu diskusinya dan sampai jumpa di Foreign Policy Talk!
#sebijakinstitute
Info lebih lanjut hubungi :
Fitria: 082136471778 (WA)
Acara ini diselenggarakan oleh Sebijak Institute dan Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan UGM.
