Diah Y. Suradiredja – Ketua Harian Dewan Kehutanan Nasional, Periode 2006 – 2012
— Dalam minggu ini, publik terutama pemerhati lingkungan dikagetkan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution yang mengungkapkan beberapa pengusaha mebel kayu dan rotan mengusulkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) tidak diberlakukan untuk produk yang akan diekspor ke negara
Agung Nugraha – Direktur Eksekutif Wana Aksara
— Jagat politik nasional kembali heboh di minggu ketiga bulan September 2019. Adalah cover sebuah majalah berita mingguan yang mengundang pro – kontra. Di satu pihak, sampul itu dinilai wajar sebagai sebuah produk jurnalistik bernilai seni yang diakui dan dilindungi undang-undang. Sementara di kubu sebaliknya, tak kalah garang. Menyatakan bahwa cover itu refleksi penghinaan atas simbol negara : Presiden RI. Yang substansinya juga
Wachjono – Wakil Ketua Pelaksana LSP Rimbawan Indonesia (LSP-RINO)
— Ada pertanyaan dari beberapa kawan Insinyur Kehutanan dan para sarjana kehutanan mengenai perlukah ada sertifikasi profesi. Maka jawabannya bisa ya dan bisa juga tidak perlu, karena sertifikasi pada dasarnya ada 3 kategori yaitu: sukarela, disarankan (recommended) dan wajib (mandatory).
Sertifikasi insinyur, termasuk sarjana kehutanan telah diatur oleh UU nomor 11 tahun 2014 dan PP nomor 25 tahun 2019. Sesuai UU 11
Andita Aulia Pratama – Sebijak Institute
Bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74, tanggal 17 Agustus 2019 lalu rupanya juga merupakan hari ulang tahun Fakultas Kehutanan UGM yang ke-56. Sudah lebih dari 5 dekade pula, Fakultas Kehutanan menjadi pencetak generasi rimbawan sang pengelola hutan Indonesia. Menarik untuk mencermati bagaimana kiprah para rimbawan bulaksumur selama 56 tahun tersebut hingga kini.
Timber Extraction dan Timber Management Era
Terbitnya Undang-Undang
Ramli Ramadhan – Universitas Malang Muhammadiyah
— Pidato Presiden terpilih Jokowi mengenai visi-misi 5 tahun kedepan mendapat tanggapan beragam dari para pengamat, organisasi masyarakat, hingga beberapa tokoh yang selama ini kerap melontarkan kritik pada pemerintahan Jokowi. Tanggapan yang ramai terbentuk di media massa menunjukkan bahwa Jokowi sama sekali tidak mementingkan isu penegakan hukum dan kondisi HAM. Kasus Novel Baswedan yang diduga kuat melibatkan orang penting di tingkat
Diah Y. Suradiredja – Ketua Harian Dewan Kehutanan Nasional periode 2006-2014
— Membaca laporan utama Tempo pekan lalu bertajuk “Atur-atur Nomenklatur”, tersurat rencana Presiden Joko Widodo mereka ulang struktur kementerian dalam kabinet periode 2019-2024. Idealnya, pemerintahan jilid kedua merupakan hasil refleksi dan evaluasi kinerja kabinet sebelumnya.
Pada periode kedua, Presiden Jokowi seharusnya lebih leluasa melakukan pembenahan kelembagaan dan birokrasi kabinet. Jikapun
Mohd Yunus – Perkumpulan Alam Zamrud
— Pertengahan tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di Sumatera dan Kalimantan. Catatan terakhir, luas kebakaran sampai bulan Agustus 2019 telah melampaui luas total kebakaran di tahun 2018.
Hal ini seakan mengulang kenangan pahit 2015 silam, dimana ketika itu kebakaran telah mengakibatkan sebanyak 24 orang meninggal dunia, lebih dari 600 ribu jiwa menderita ISPA (infeksi saluran pernapasan akut), dan – yang mencengangkan –
Pungky Widiaryanto – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
— Euforia peran hutan dalam perubahan iklim turut meramaikan negosiasi di tingkat internasional yang baru saja selesai digelar di Polandia. Pencegahan laju kerusakan hutan atau deforestasi dipercaya dapat mengurangi parahnya fenomena perubahan ikilm.
Sayangnya, gembar-gembor pentingnya hutan Indonesia dalam menurunkan emisi ini tidak disertai dengan upaya serius. Salah satu sumber permasalahan hilangnya hutan di
Ahmad Maryudi – Sebijak Institute
— Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan masih berlangsung di DPR dan ditargetkan akan disahkan menjadi UU tahun ini. RUU Pertanahan menyangkut kepentingan banyak sektor, termasuk sektor kehutanan.
Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) sempat mengusulkan penundaan pengesahan RUU Pertanahan, dan meminta pembahasan lanjutan melibatkan akademisi kehutanan secara komprehensif. Mereka mengkhawatirkan RUU ini
Agung Nugraha – Rimbawan Antropolog
— Difasilitasi oleh para relawan, Presiden Joko Widodo di depan ratusan ribu khalayak ramai menyampaikan pidato politiknya, Minggu, 14 Juli 2019 di Jakarta. Sebuah pidato yang sederhana, fokus namun sangat lugas.
Khas seorang Jokowi yang memiliki karakter seorang pekerja keras dan eksekutor. Sama sekali tidak ada nuansa berbunga – bunga gaya seorang orator, apalagi terkesan PHP gaya politisi obral janji. Realistis dan apa adanya. Bahkan, sebagian
