Dr. Ir. Bambang Hendroyono MM – Sekretaris Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
— Indonesia adalah zamrud khatulistiwa. Sebuah negeri kepulauan dengan kelimpahan sumberdaya alam yang terdiri atas 17.504 buah pulau besar dan kecil. Indonesia merupakan pemilik hutan tropis terbesar ketiga dunia dengan potensi megabiodiversity-nya. Indonesia juga dikenal sebagai negara besar, berpenduduk terbesar keempat dunia dengan keberagaman sosial budaya komunitas. Indonesia memiliki
Diah Y. Suradiredja – Ketua Harian Dewan Kehutanan Nasional, Periode 2006 – 2012
— Dalam minggu ini, publik terutama pemerhati lingkungan dikagetkan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution yang mengungkapkan beberapa pengusaha mebel kayu dan rotan mengusulkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) tidak diberlakukan untuk produk yang akan diekspor ke negara
Sebijak Institute telah mempublikasikan hasil penelitian yang mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum merupakan kunci penting dalam mengurangi deforestasi. Penelitian ini menelaah bagaimana kebijakan penegakan hukum di dua negara tropis yaitu, Brazil dan Indonesia dan menggali pelajaran apa yang dapat diambil dari kedua negara tersebut.
Berdasar hasil penelitian Brazil memiliki efektivitas penegakan hukum yang lebih baik dan terpusat antara lain dengan mengintegrasikan penggunaan citra remote
Agung Nugraha – Direktur Eksekutif Wana Aksara
— Jagat politik nasional kembali heboh di minggu ketiga bulan September 2019. Adalah cover sebuah majalah berita mingguan yang mengundang pro – kontra. Di satu pihak, sampul itu dinilai wajar sebagai sebuah produk jurnalistik bernilai seni yang diakui dan dilindungi undang-undang. Sementara di kubu sebaliknya, tak kalah garang. Menyatakan bahwa cover itu refleksi penghinaan atas simbol negara : Presiden RI. Yang substansinya juga
Tafakur bersandar di batu sayup-sayup terdengar suara “Syekh Abdul Rahim bergantilah menjadi Abdul Hamid dan kurang tiga tahun lagi rusaknya Negeri Yogyakarta. Sudah takdir Allah mulai hancurnya tanah Jawa, kurang tiga tahun lagi dan sengsara kemudian. Kuberi pertanda, sudah menjadi jalan hidupmu Abdul Hamid, panah Sarutama ini bawalah.”
(Babad Dipanegara, Pupuh XIV Sinom No. 78 & 79)
Demikianlah petunjuk yang diterima oleh Abdul Rahim (nama samaran Pangeran Diponegoro) dalam pengembaraan
Wachjono – Wakil Ketua Pelaksana LSP Rimbawan Indonesia (LSP-RINO)
— Ada pertanyaan dari beberapa kawan Insinyur Kehutanan dan para sarjana kehutanan mengenai perlukah ada sertifikasi profesi. Maka jawabannya bisa ya dan bisa juga tidak perlu, karena sertifikasi pada dasarnya ada 3 kategori yaitu: sukarela, disarankan (recommended) dan wajib (mandatory).
Sertifikasi insinyur, termasuk sarjana kehutanan telah diatur oleh UU nomor 11 tahun 2014 dan PP nomor 25 tahun 2019. Sesuai UU 11
Menyikapi perilaku ekstraksi ugal-ugalan yang dilakukan pemegang Hak Pengusahaan Hutan/ HPH (saat ini, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/ IUPHHK) tanpa upaya konkrit untuk mengembalikan kualitas tegakan, pada tahun 1980 Presiden mengeluarkan Keputusan No. 35 tentang Dana Jaminan Reboisasi (DJR).
DJR dipatok sebesar 4 USD/ m3 kayu yang diproduksi. Dana ini dikelola oleh Menteri Pertanian (saat ini kehutanan bagian dari pertanian). Dana akan dikembalikan apabila pemegang HPH telah melaksanakan
Senin (09/ 09/ 2019) Sebijak-Institute memberikan beasiswa riset kepada salah satu mahasiswa Program Studi S2 Kehutanan UGM atas nama Azwar Najib Alhafi. Secara simbolis beasiswa diserahkan langsung oleh Ketua Sebijak-Institute, Prof. Dr. Ahmad Maryudi bertempat di kantor Sebijak-Institute. Beasiswa ini merupakan dukungan dari Proyek
Andita Aulia Pratama – Sebijak Institute
Bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74, tanggal 17 Agustus 2019 lalu rupanya juga merupakan hari ulang tahun Fakultas Kehutanan UGM yang ke-56. Sudah lebih dari 5 dekade pula, Fakultas Kehutanan menjadi pencetak generasi rimbawan sang pengelola hutan Indonesia. Menarik untuk mencermati bagaimana kiprah para rimbawan bulaksumur selama 56 tahun tersebut hingga kini.
Timber Extraction dan Timber Management Era
Terbitnya Undang-Undang
Oleh: Sebijak Institute
Menurut tulisan Christopher Barr berjudul “Bob Hasan, the Rise of Apkindo, and the Shifting Dynamics of Control in Indonesia’s Timber Sector”, Bob Hasan yang lahir di Semarang tahun 1931 dengan nama The Kian Seng (alias Zheng Jiansheng), merupakan anak pedagang tembakau yang nenek moyangnya merupakan imigran dari Propinsi Fujian (China).
Di masa mudanya, Bob Hasan sempat sekolah di Belanda, dimana dia mulai berkenalan dengan pebisnis Indonesia
