Oleh :
Agung Nugraha
Direktur Eksekutif Wana Aksara Intitute
Seorang client –sebut auditee- menyampaikan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Terkait pandemi Corona dan dampaknya di sektor kehutanan. Konkritnya. Bisakah agenda sertifikasi – termasuk penilikan- dilakukan secara “daring”.
Di saat yang lain. Client yang berbeda dari lembaga donor juga bertanya. Bagaimana memilih metodologi yang sesuai. Dalam sebuah riset penyusunan Roadmap Pembangunan Perkebunan di sebuah provinsi
Diah Y. Suradiredja (Ketua Harian Dewan Kehutanan Nasional – 2006-2012)
Tak Semudah Mencabut atau Membatalkan
Pesan pendek masuk melalu WhatsApp saya “Permendag 15 dicabut. Selesai ya…” dengan lampiran yang menyertainya (saya tersenyum tak jelas). Sebagai orang awam terhadap hukum dan etika perundang-undangan, saya buka catatan belajar empat bulan lalu tentang Asas Contrarius Actus[1],
Untuk melihat kesesuaian asas dan etika dalam pencabutan dan pembatalan keputusan administrasi
Rahmat Shah (Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia)
Tak pernah terbayangkan. Satwa liar yang buas dan ganas itu harus ditidurkan paksa. Sulit diterima nalar. Satwa melimpah nan lucu itu harus menjadi mangsa satwa karnivor lainnya.
Apa yang terjadi ? Mengapa terpaksa harus menempuh skenario terburuk ? Menidurkan sang raja rimba melalui euthanasia. Pilihan sulit lainnya. Menjadikan rusa-rusa yang lincah dan lucu itu menjadi santapan para karnivora ?
Ya. Itulah skenario yang paling tidak
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia recently issued Minister of Trade Regulation (Permendag) No. 15/2020, regarding provisions for forest product exports. This new regulation stipulates that V-Legal checks, which verify the legality of all timber products, are no longer required for exports. It was intended to streamline the export process for forest products and thereby boost trade.
Sebijak Institute conducted a rapid (4-day) online survey between 21 and 23 April 2020, to various
