oleh: Yudo E B Istoto (Senior Expert Partner Wana Aksara Institute)
Hari ini udara segar usaha di bidang kehutanan kembali memperoleh energi. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan melahirkan kebijakan Menteri LHK No.8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan merupakan udara segar untuk bertumbuh-kembangnya multiusaha kehutanan.
Multiusaha kehutanan bukan hal baru, sudah ada di PP No.26
Oleh : Agung Nugraha (Direktur Eksekutif Wana Aksara Institute)
Salah satu perubahan riil pasca perang dingin dan dimulainya era globalisasi adalah dinamika isu dan agenda pengelolaan sumberdaya alam (SDA). Bahwa keberadaan dan peran SDA semakin berkembang. Berperan kian penting dan strategis dalam arena politik internasional. Tak terkecuali bagi eksistensi NKRI.
Setidaknya terdapat empat rasionalitas. Pertama, globalisasi yang dicirikan cepatnya komunikasi dan mudahnya interaksi telah mendorong
Oleh : Agung Nugraha (Direktur Eksekutif Wana Aksara)
Gaung euforia itu menggema. Merasakan kebahagiaan mendalam. Tatkala, mimpi sang rimbawan mewujud nyata. Berhasil meraih kepemimpinan tertinggi NKRI. Menjadi Presiden RI. Ya, Seorang rimbawan yang presiden, sekaligus seorang presiden yang rimbawan. Tak lain Presiden Joko Widodo.
Namun pasca pengumuman kabinet, sejenak muncul kekagetan. Disertai beragam pertanyaan. Bahkan gugatan. Dari hampir seluruh rimbawan. Kementerian Kehutanan yang saat
Oleh : Idi Bantara S.Hut., MSc (Kepala BPDASHL Way Seputih Way Sekampung)
Sudah sejak lama RHL menjadi salah satu program andalan KLHK. Namun di lapangan, banyak program RHL yang menemui berbagai kendala dan hambatan. Tidak sedikit bahkan yang menuai konflik. Hal itu tentu saja sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilannya. Potret RHL masa lalu mencerminkan belum optimalnya keterlibatan para petani penggarap lahan. Berujung pada efektivitas program. Realitas yang seyoganya memberikan
Oleh : Agung Nugraha
(Direktur Eksekutif Wana Aksara Institute)
Hari ini, Senin, 21 Juni 2021 genap sudah Presiden Joko Widodo berusia 60 tahun. Sebuah refleksi kisah perjalanan panjang seorang rimbawan tulen. Pasca lulus sarjana kehutanan berkarier di perusahaan HPH di Aceh. Kembali ke kampung halaman bertransformasi menjadi pengusaha kayu (baca : meubel). Tumbuh berkembang dan sukses. Memimpin ASMINDO Solo Raya. Hingga masuk ke dunia politik.
Awalnya Walikota Solo dua periode. Naik kelas menjadi
Oleh : Agung Nugraha (Direktur Eksekutif Wana Aksara Institute)
Belakangan ini media ramai memberitakan. Pun berita di berbagai media sosial. Informasi yang sama menjadi pembicaraan hangat. Trending topic. Adalah pemberian gelar Profesor Kehormatan. Gelar Guru Besar tidak tetap yang disematkan civitas akademika Universitas Pertahanan (Unhan).
Pemberian gelar Profesor Kehormatan sesungguhnya merupakan sebuah hal biasa. Seluruhnya memiliki prinsip legalitas. Juga prosedur standar. Menjadi luar biasa,
oleh Diah Suradiredja – Pemerhati Kehutanan
(Ketua Harian Dewan Kehutanan Nasional Periode 2006 -2012)
Perkembangan sejarah tentang Perhutanan Sosial, diawali dengan catatan adanya perubahan paradigma pengelolaan hutan dari pengelolaan hutan oleh negara (forest management by state) ke arah pengelolaan hutan bersama masyarakat, yaitu pengelolaan hutan yang harus melibatkan dan mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Pemerintah sejak Tahun 2004 mendefinisikan bahwa Pengelolaan Hutan
Oleh: Ir. Darori Wonodipuro, MM (Anggota Komisi IV DPR RI)
Sungguh sangat patut diapresiasi. Setelah hampir empat dekade akhirnya aktualisasi konsep perhutanan sosial benar-benar menjadi “jangkar” pembangunan kehutanan nasional. Ya, hari ini hutan untuk rakyat atau “Forest for People” yang diusung sebagai tema Konggres Kehutanan Dunia ke-8 tahun 1978 lalu di Jakarta tidak lagi hanya menjadi jargon. Tak semata – mata menjelma sebagai slogan kosong. Secara formal perhutanan sosial
Oleh: Agung Nugraha (Direktur Eksekutif Wana Aksara Institute)
Tak pernah terbayangkan. Perum Perhutani yang selama ini dikenal kokoh kuat, menjadi kebanggaan rimbawan, kini menghadapi prahara. Bukan hanya akan merubah proses bisnisnya. Perubahan politik dan kebijakan itu bahkan diprediksi akan berdampak terhadap keberlanjutan operasionalnya. Termasuk masa depan SDM rimbawannya.
Adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kini menjadi payung hukum berbagai sektor usaha.
oleh: Dr. Untung Iskandar (Praktisi Rimbawan, eks Dirjen Kementerian Kehutanan)
Pendahuluan
Artikel ini mengemukakan berita tentang intervensi kebijakan kelola hutan tropika di lapangan oleh negara-negara bukan pemilik hutan tropika. Berita-berita ini menggembirakan untuk para praktisi cegah-deforestasi dan perlindungan hutan oleh pemilik hutan tropika. Praktisi cegah–deforestasi berusaha mencegah deforestasi dan bila deforestasi sudah terjadi akan berusaha
