Oleh: Sebijak Institute

Berbeda dengan hutan Jawa yang sudah dikelola dan diusahakan semenjak masa VOC Belanda, sampai dengan awal dekade 1960an hutan alam di luar Jawa relatif tidak tersentuh. Hal ini berubah drastis saat Soeharto naik ke tampuk pimpinan nasional.

Presiden Soeharto melihat potensi luar biasa hutan alam luar Jawa untuk menjadi pelumas mesin pembangunan. Awalnya, perusahaan multinasional mendapatkan kesempatan mengeruk kekayaan hutan Indonesia yang berlimpah, read more

Ramli Ramadhan – Universitas Malang Muhammadiyah

— Pidato Presiden terpilih Jokowi mengenai visi-misi 5 tahun kedepan mendapat tanggapan beragam dari para pengamat, organisasi masyarakat, hingga beberapa tokoh yang selama ini kerap melontarkan kritik pada pemerintahan Jokowi. Tanggapan yang ramai terbentuk di media massa menunjukkan bahwa Jokowi sama sekali tidak mementingkan isu penegakan hukum dan kondisi HAM. Kasus Novel Baswedan yang diduga kuat melibatkan orang penting di tingkat read more

Diah Y. Suradiredja – Ketua Harian Dewan Kehutanan Nasional periode 2006-2014

— Membaca laporan utama Tempo pekan lalu bertajuk “Atur-atur Nomenklatur”, tersurat rencana Presiden Joko Widodo mereka ulang struktur kementerian dalam kabinet periode 2019-2024. Idealnya, pemerintahan jilid kedua merupakan hasil refleksi dan evaluasi kinerja kabinet sebelumnya.

Pada periode kedua, Presiden Jokowi seharusnya lebih leluasa melakukan pembenahan kelembagaan dan birokrasi kabinet. Jikapun read more

The research group of SEBIJAK INSTITUTE (Faculty of Forestry UGM) seeks a Junior Scientist to execute a study on the global markets’ confidence on the Indonesian Timber Legality Assurance System (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Under the supervision of Sebijak’s Senior Scientists to conduct desk studies and reviews of literatures on policies regarding legal/ sustainable timber products (e.g. timber entry-mode policies, procurement policies), trades of timber products read more

Pergeseran paradigma dari government menjadi governance telah banyak mempengaruhi proses kebijakan kehutanan di Indonesia. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang paling berkuasa atas suatu kebijakan, tetapi tercipta celah bagi aktor non pemerintah atau swasta untuk turut berpartisipasi. Akhir akhir ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dalam literatur internasional disebut sebagai non-government organisations (NGOs) diindikasikan sebagai salah satu aktor yang paling berpengaruh read more

Mohd Yunus – Perkumpulan Alam Zamrud

— Pertengahan tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di Sumatera dan Kalimantan. Catatan terakhir, luas kebakaran sampai bulan Agustus 2019 telah melampaui luas total kebakaran di tahun 2018.

Hal ini seakan mengulang kenangan pahit 2015 silam, dimana ketika itu kebakaran telah mengakibatkan sebanyak 24 orang meninggal dunia, lebih dari 600 ribu jiwa menderita ISPA (infeksi saluran pernapasan akut), dan – yang mencengangkan – read more

Film dokumenter tentang kehutanan sosial di Indonesia yang memberikan manfaat dalam pengurangan resiko perubahan iklim.

Sebijak Institute menerima beberapa mahasiswa dalam program pertukaran pelajar dengan Nagoya University. Bulan ini telah datang Kanon Okita yang akan meneliti bisnis kehutanan berbasis masyarakat di Gunungkidul.

Pada bulan Oktober nanti akan disusul mahasiswa bernama Shun Kitayama yang akan melakukan penelitian mengenai dampak implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu terhadap industri skala kecil dan rumah tangga di Jepara.

Sebelumnya, Yumi Sakata telah menyelesaikan program serupa untuk penelitian read more

Pungky Widiaryanto – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

— Euforia peran hutan dalam perubahan iklim turut meramaikan negosiasi di tingkat internasional yang baru saja selesai digelar di Polandia. Pencegahan laju kerusakan hutan atau deforestasi dipercaya dapat mengurangi parahnya fenomena perubahan ikilm.

Sayangnya, gembar-gembor pentingnya hutan Indonesia dalam menurunkan emisi ini tidak disertai dengan upaya serius. Salah satu sumber permasalahan hilangnya hutan di read more

Ahmad Maryudi – Sebijak Institute

— Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan masih berlangsung di DPR dan ditargetkan akan disahkan menjadi UU tahun ini. RUU Pertanahan menyangkut kepentingan banyak sektor, termasuk sektor kehutanan.

Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) sempat mengusulkan penundaan pengesahan RUU Pertanahan, dan meminta pembahasan lanjutan melibatkan akademisi kehutanan secara komprehensif. Mereka mengkhawatirkan RUU ini read more