23-24 Juli 2020
Selama 2 hari pada tanggal 23 -24 Juli 2020 melalui video conference, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Keuangan (Bea Cukai) dan berbagai instansi melaksanakan pertemuan nasional untuk mempersiapkan The Asia-Pasific Timber Regulation Enforcement Exchange (TREE) 2020. Agenda TREE yang ketiga ini diinisiasi oleh Forest Trends dan Institute for Global Environmental
oleh: Dr. Ir. Untung Iskandar (Rimbawan Profesional)
Hari ini era SDM. Presiden Joko Widodo mengungkapkan hal itu di berbagai forum dan kesempatan. Lebih jauh, sang presiden bahkan mendorong para rektor perguruan tinggi di Indonesia. Untuk mencetak mahasiswa menjadi sumber daya manusia (SDM) yang produktif, inovatif, serta kompetitif. Untuk apa lagi kalau bukan untuk menyongsong Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi. Jokowi menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi (PT) dalam mengembangkan SDM
oleh: Ir. Darori, MM. (Anggota Komisi IV DPR RI)
Beberapa waktu lalu, saya ditelpon beberapa pemilik usaha kayu. Mereka meminta waktu. Untuk mengkonsultasikan perkembangan bisnis yang tengah layu. Dari hari ke hari kinerjanya kian terganggu. Terus memburuk.
Tidak mengherankan. Tiga bulan lebih pandemi Corona memporak porandakan semua sektor bisnis. Meluluh-lantakkan. Bukan hanya di Indonesia. Namun di seluruh dunia. Memang, ada beberapa sektor usaha yang terdampak paling parah. Hingga tutup dan
*Tulisan ini ditulis dalam rangka memperingakati Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Penggurunan (Wolrd Day to Combat Desertification-WDCD) Sedunia yang ke -25. Tepatnya besok, Rabu, 17 Juni 2020.
Oleh :
Ir. Hudoyo, M.M.
Plt. Direktur Jenderal PDASHL, KLHK
Hari ini, 17 Juni 2020, masyarakat di seluruh dunia kembali memperingati Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia (World Day to Combat Desertification-WDCD). Indonesia sebagai salah satu negara penandatangan konvensi tersebut,
Oleh :
Dr. Ir. Bambang Hendroyono
Sekretaris Jenderal KLHK RI
“Tindakan adalah ukuran kecerdasan yang sesungguhnya”
-Napoleon Hill-
Hampir tiga bulan sejak pandemi Covid-19 melanda, dunia menghadapi perubahan yang sangat fundamental. Berbagai sistem sosial, ekonomi, budaya bahkan religiusitas yang selama ini berjalan “normal” harus berubah drastis. Mau tak mau harus menyesuaikan dan berdamai dengan norma baru.
Penantian temuan vaksin anti virus Covid-19 adalah solusi pamungkas. Harus ditemukan
Oleh :
Agung Nugraha
Direktur Eksekutif Wana Aksara Intitute
Seorang client –sebut auditee- menyampaikan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Terkait pandemi Corona dan dampaknya di sektor kehutanan. Konkritnya. Bisakah agenda sertifikasi – termasuk penilikan- dilakukan secara “daring”.
Di saat yang lain. Client yang berbeda dari lembaga donor juga bertanya. Bagaimana memilih metodologi yang sesuai. Dalam sebuah riset penyusunan Roadmap Pembangunan Perkebunan di sebuah provinsi
Diah Y. Suradiredja (Ketua Harian Dewan Kehutanan Nasional – 2006-2012)
Tak Semudah Mencabut atau Membatalkan
Pesan pendek masuk melalu WhatsApp saya “Permendag 15 dicabut. Selesai ya…” dengan lampiran yang menyertainya (saya tersenyum tak jelas). Sebagai orang awam terhadap hukum dan etika perundang-undangan, saya buka catatan belajar empat bulan lalu tentang Asas Contrarius Actus[1],
Untuk melihat kesesuaian asas dan etika dalam pencabutan dan pembatalan keputusan administrasi
Rahmat Shah (Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia)
Tak pernah terbayangkan. Satwa liar yang buas dan ganas itu harus ditidurkan paksa. Sulit diterima nalar. Satwa melimpah nan lucu itu harus menjadi mangsa satwa karnivor lainnya.
Apa yang terjadi ? Mengapa terpaksa harus menempuh skenario terburuk ? Menidurkan sang raja rimba melalui euthanasia. Pilihan sulit lainnya. Menjadikan rusa-rusa yang lincah dan lucu itu menjadi santapan para karnivora ?
Ya. Itulah skenario yang paling tidak
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia recently issued Minister of Trade Regulation (Permendag) No. 15/2020, regarding provisions for forest product exports. This new regulation stipulates that V-Legal checks, which verify the legality of all timber products, are no longer required for exports. It was intended to streamline the export process for forest products and thereby boost trade.
Sebijak Institute conducted a rapid (4-day) online survey between 21 and 23 April 2020, to various
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia recently issued Minister of Trade Regulation (Permendag) No. 15/2020, regarding provisions for forest product exports. This new regulation stipulates that V-Legal checks, which verify the legality of all timber products, are no longer required for exports. By removing timber legality verification requirements, the regulation aims to streamline the export process for forest products and thereby boost trade. However, there is considerable
