Ketua Sebijak Institute, Prof.Dr. Ahmad Maryudi, mendapat kehormatan diangkat menjadi Adjunct Professor di Lab. Forest Resources & Society, Nagoya University. Adjunct Professor adalah seseorang yang diangkat oleh universitas untuk mengajar dan membimbing mahasiswa bukan sebagai staf tetap, namun memberikan kontribusi secara periodik.
Bersama dengan Prof. Kazuhiro Harada (Kepala Lab. Forest Resources & Society, Nagoya University), Prof. Maryudi saat ini sedang membimbing 1 mahasiswa
Ahmad Maryudi – Sebijak Institute
— Hari-hari penuh rumor (dan harap, bagi sebagian orang) jelang pengumuman Kabinet Kerja jilid 2: dari nomenklatur kementerian yang menaungi sektor kehutanan sampai dengan nahkodanya. Banyak harapan yang digantungkan kepada nahkoda kementrian yang mengurus sektor kehutanan, termasuk untuk menuntaskan agenda strategis dan warisan PR lama yang belum terselesaikan, seperti agenda percepatan perhutanan sosial.
Beberapa waktu yang lalu dalam pertemuan dengan
Agung Nugraha – Direktur Eksekutif Wana Aksara Institute
— Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan WWF Indonesia pecah kongsi ? Ya, informasi itu bukan lagi rumor atau sebatas isu. Adalah foto salinan formulir berita radiogram Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan -Menteri LHK- tertanggal 19 September 2019 yang diterima Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Radiogram yang di era digital hari ini dengan sangat cepat segera menyebar dan beredar massif di
Ahmad Maryudi – Sebijak Institute
— Beberapa waktu lalu saya diundang dalam sebuah diskusi tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Saya diminta untuk menjawab pertanyaan “apakah SVLK mampu menjadi instrumen untuk pembenahan tata kelola kehutanan di Indonesia”. SVLK memang dikreasikan sebagai instrumen untuk memberantas pembalakan liar (haram) melalui perbaikan tata kelola hutan (forest governance).
Sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab dalam waktu paparan yang hanya
Kabupaten Tambrauw di Papua Barat dibentuk menjadi kabupaten konservasi sebagai strategi birokrasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam membentuk kabupaten konservasi tersebut, ditemukan tantangan seperti konflik kepentingan antara aras nasional dan di daerah. Menarasikan kepentingan konservasi dengan mengedepankan pembangunan daerah secara kolektif menjadi salah satu kunci untuk menyatukan persepsi dalam membangun kabupaten konservasi. Implementasi kabupaten konservasi
Agung Nugraha – Direktur Eksekutif Wana Aksara Institute
— Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Kubu merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang dikenal sebagai Indigenous People atau masyarakat adat yang tinggal di wilayah Jambi. Tepatnya di empat kabupaten, yaitu Merangin, Batanghari, Tebo dan Sarolangun (Anonimous. 2012). Komunitas SAD yang dikenal pula dengan sebutan Orang Rimba atau “Orang Rimbo” merupakan kelompok masyarakat yang kelangsungan kehidupannya masih
Bambu merupakan salah satu hasil hutan non-kayu yang paling penting. Di banyak negara, bambu dipakai untuk berbagai peruntukan: konstruksi, bahan kerajinan dan dekorasi, alat musik, peralatan rumah tangga, dan bahkan industri makanan. Potensi ekonomi bambu cukup menjanjikan; perdagangan bambu cenderung meningkat. Bambu juga merupakan bahan ramah lingkungan.
Untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi dan keunggulan bambu, Sebijak Institute mendukung kegiatan “Festival
Salah satu kandidat doktor dari Sebijak Institute, Dwi Laraswati (Laras), akan mengikuti program Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (PKPI)/Sandwich-like dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Program ini ditujukan bagi penerima beasiswa Program Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU) untuk meningkatkan wawasan dalam menulis publikasi ilmiah berreputasi internasional bersama institusi mitra luar negeri. Laras memilih Georg-August-Universität Göttingen (Jerman) sebagai
Wachjono, Master Asesor BNSP, Anggota DPP Masyarakat Standar (Mastan), Asesor SDM
— Tulisan ini bukan berarti saya orang kampus dan/atau orang yang memahami tentang detail regulasi dan sistem dalam penyelenggaraan pada perguruan tinggi di Indonesia. Berawal dari membaca beberapa pasal dari WA grup Permenristekdikti no 59 tahun 2018 tentang ijasah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi, yang dikirim oleh kawan, saya jadi teringat
(26/09/2019) Pada tanggal 26 September yang lalu, Center of International Forestry Research (CIFOR) menyelenggarakan Policy Dialogue yang berjudul “Toward Sustainable Palm Oil in Indonesia: Reconciling Economic Development and Forest Conservation”.
Policy Dialogue ini diselenggarakan di hotel Js. Luwansa Jakarta, dihadiri dari beberapa pejabat teras pemerintah (Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian), LSM (Walhi dan KEHATI), Serikat
