The research group of SEBIJAK INSTITUTE (Faculty of Forestry UGM) seeks a Junior Scientist to execute a study on the global markets’ confidence on the Indonesian Timber Legality Assurance System (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Under the supervision of Sebijak’s Senior Scientists to conduct desk studies and reviews of literatures on policies regarding legal/ sustainable timber products (e.g. timber entry-mode policies, procurement policies), trades of timber products
August
On August 15 2019, members of the farmer group of Sedyo Makmur in Gunungkidul started the timber harvests from their Hutan Kemasyarakatan/ HKm forests. The harvest is to be completed over the next 10 days, in a 9-hectare block with the expected yield of about 100 m3 of highly valuable teak.
Before the timber harvests, the farmers were only permitted to use the forestland for agricultural cropping. For years, the farmers have waited the “green light” from the government to harvest the
Pergeseran paradigma dari government menjadi governance telah banyak mempengaruhi proses kebijakan kehutanan di Indonesia. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang paling berkuasa atas suatu kebijakan, tetapi tercipta celah bagi aktor non pemerintah atau swasta untuk turut berpartisipasi. Akhir akhir ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dalam literatur internasional disebut sebagai non-government organisations (NGOs) diindikasikan sebagai salah satu aktor yang paling berpengaruh
Mohd Yunus – Perkumpulan Alam Zamrud
— Pertengahan tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan kembali meluas di Sumatera dan Kalimantan. Catatan terakhir, luas kebakaran sampai bulan Agustus 2019 telah melampaui luas total kebakaran di tahun 2018.
Hal ini seakan mengulang kenangan pahit 2015 silam, dimana ketika itu kebakaran telah mengakibatkan sebanyak 24 orang meninggal dunia, lebih dari 600 ribu jiwa menderita ISPA (infeksi saluran pernapasan akut), dan – yang mencengangkan –
Film dokumenter tentang kehutanan sosial di Indonesia yang memberikan manfaat dalam pengurangan resiko perubahan iklim.
Sebijak Institute menerima beberapa mahasiswa dalam program pertukaran pelajar dengan Nagoya University. Bulan ini telah datang Kanon Okita yang akan meneliti bisnis kehutanan berbasis masyarakat di Gunungkidul.
Pada bulan Oktober nanti akan disusul mahasiswa bernama Shun Kitayama yang akan melakukan penelitian mengenai dampak implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu terhadap industri skala kecil dan rumah tangga di Jepara.
Sebelumnya, Yumi Sakata telah menyelesaikan program serupa untuk penelitian
Pungky Widiaryanto – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
— Euforia peran hutan dalam perubahan iklim turut meramaikan negosiasi di tingkat internasional yang baru saja selesai digelar di Polandia. Pencegahan laju kerusakan hutan atau deforestasi dipercaya dapat mengurangi parahnya fenomena perubahan ikilm.
Sayangnya, gembar-gembor pentingnya hutan Indonesia dalam menurunkan emisi ini tidak disertai dengan upaya serius. Salah satu sumber permasalahan hilangnya hutan di
Ahmad Maryudi – Sebijak Institute
— Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan masih berlangsung di DPR dan ditargetkan akan disahkan menjadi UU tahun ini. RUU Pertanahan menyangkut kepentingan banyak sektor, termasuk sektor kehutanan.
Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) sempat mengusulkan penundaan pengesahan RUU Pertanahan, dan meminta pembahasan lanjutan melibatkan akademisi kehutanan secara komprehensif. Mereka mengkhawatirkan RUU ini
- MAK Sahide, S Supratman, A Maryudi, Y-S Kim, L Giessen. 2016. Decentralisation Policy as Recentralisation Strategy: Forest Management Units and Community Forestry in Indonesia. International Forestry Review 18 (1): 78-95. https://doi.org/10.1505/146554816818206168
Abstract
Critical political analyses on decentralisation policies have revealed that such approaches may not achieve their formal goal, and might even support centralisation efforts. A number of previous studies on decentralisation separated the analyses of administrative process from the analyses of political power of administrative actors across levels of government. Using bureaucratic politics theory, this article presents close examinations of both process and power relations reconfigured
- Sepus M Fatem, San A Awang, Satyawan Pudyatmoko, Muhammad AK Sahide, Andita A Pratama, Ahmad Maryudi. 2018. Camouflaging economic development agendas with forest conservation narratives: A strategy of lower governments for gaining authority in the re-centralising Indonesia. Land use policy 78: 699-710. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.07.018 .
Abstract
The government of Indonesia has recently recentralised the authority over forest resources. This paper analyses the bureaucratic politics and power struggles between central and local governments concerning the re-centralisation policy. This paper analyses the local initiative by Tambrauw District of West Papua in integrating management of conservation areas into district governance through so-called “conservation district” policy. We asked what are the specific real interests